MAU BELI PROPERTI? WAJIB TAU DULU JENIS SURATNYA

Kalau mau membeli properti jangan hanya lihat lokasi, lokasi dan lokasi, kamu juga harus perhatikan dan teliti sertifikatnya. Kalian pasti sering membaca tentang sengketa tanah atau kasus sengketa properti laiinya, dan yang paling akhir adalah berita tentang sengketa Rocky Gerung dengan salah satu developer. Karena sertifikat itu ada banyak jenisnya, dan itu sangat mempengaruhi harga dan soal kepastian hukum jadi kamu harus pelajari sertifikat properti dengan benar. Berikut ini sejumlah sertifikat yang diakui di negara Indonesia :

Sertifikat Hak Milik (SHM). SHM merupakan sertifikat yang menjelaskan tentang hak penuh atas kepemilikam tanah dan bangunan pada pemilik sertifikat. SHM merupakan sertifikat terkuat dibanding yang lainnya, paling kuat di mata hukum. SHM ini melegitimasi satu kepemilikan tanpa adanya kepemilikan orang lain tanpa batasan waktu. Pemilik memiliki hak penuh untuk mengelola, juga memanfaatkan tanah sesuai keinginannya. Hanya Warga Negara Indonesia yang berhak memiliki sertifikat, sedangkan Warga Negara Asing tidak diperkenankan. Nama yang sudah tertera pada SHM merupakan pemilik sah dari yang dijelaskan pada SHM. SHM bisa diwariskan kepada keluarga, bisa digunakan sebagai alat bukti yang cukup kuat, serta sebagai pengajuan pinjaman kredit di bank.

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Sertifikat ini merupakan sertifikat untuk menjelaskan bahwa lahan adalah milik negara. Meski sertifikat ini menjelaskan tentang lahan namun pemilik boleh mendirikan bangunan di atasnya. SHGB biasanya ada pada developer pembangunan perumahan, apartemen, pasar dan gedung perkantoran. SHGB berbeda dengan SHM karena memiliki batas waktu sekitar 20-30 tahun. Pemilik bisa memperpanjang kembali jika masa berlaku habis. Apabila sertifikat tidak diperpanjang maka hak tanah dikembalikan kepada negara.Jenis sertifikat ini juga dapat dimiliki oleh WNA, tidak hanya WNI.

Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Jenis sertifikat ini dapat dipastikan status tanah pemiliknya adalah milik negara. Dapat diberikan kepada individu atau Badan Usaha dengan tujuan tertentu misalnya pengelolaan peternakan, perikanan, dan sebagainya. Minimal luas tanah yang digunakan bersertifikat HGU ini adalah 5 hektar dan maksimal 25 hektare. Penggunaan lahan yang berstifikat HGU maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang sampai 25 tahun. SHGU ini pun dapat dipindahtangankan, namun dengan proses paling lambat 2 tahun sebelum masa pendaftaran lahan berakhir.

Sertifikat Hak Pakai. Sertifikat Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan tanah kepada pihak lain untuk dikembangkan, bisa untuk dibangun properti atau lainnya. Diberikan selama jangka waktu tertentu yang biasanya merupakan lahan milik negara, namun bisa juga milik pihak lain kepada pihak kedua melalui ikatan perjanjian. Masa berlaku tidak lebih dari 30 tahun, dan bisa diperpanjang selama 20 tahun dan kemudian diperbarui kembali selama 30 tahun sesuai kesepakatan. Pemberian hak pakai ini tidak boleh dengan unsur pemerasan. Memang seperti sewa menyewa tetapi kategori sertifikat ini berbeda, biasanya diberikan kepada WNI, Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, Departemen , Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemda, Badan Keagamaan dan sosial, Orang sing berkedudukan di Indonesia, Badan hukum asing yang ada perwakilannnya di Indonesia. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.

Sertifikat Hak Atas Satuan Rumah Susun (SHRS). Sertifikat ini dikhususkan untuk pemilik bangunan vertikal seperti Apartemen, Office Building, Kondominium, Rumah Susun dan sejenisnya. Bangunan itu merupakan kepemilikan bersama maupun benda bersama. Sertifikat ini memiliki batas waktu, bisa diperpanjang jika waktu penggunaan habis. SHRS juga sering disebut strata title.

Tanah Girik. Tanah girik adalah tanah yang dimiliki oleh adat dan statusnya belum memiliki sertifikat resmi. Kepemilikan hanya sebatas kekuasaan dibidang tanah tertentu dan tetap membayar pajak yang berlaku. Selain itu pemilik tanah wajib mengikuti konversi dengan mengubah hak tanah adat menjadi tanah sertifikat yang diakui hukum. Jika membeli tanah girik cermati dan jeli akan surat girik yang diberikan, pastikan keasliannya dan minta bukti pembayaran pajak PBB 3 tahun terakhir dengan nama pemilik asli. Selain itu mintalah surat keterangan tanah bebas sengketa dari Kelurahan/Kecamatan. Buat surat keterangan tanah tidak akan diperjualbelikan pada siapapun yang dikeluarkan oleh Kelurahan/Kecamatan. Jika sudah selesai transaksi membeli tanah surat girik ini sebaiknya segera lakukan pengubahan sertifikat dengan melakukan konversi ke BPN.

Ingin lebih aman ketika membeli properti? Kamu bisa menggunakan jasa Property Consultant Galaxy untuk mendapatkan properti yang legalitasnya terjamin. Segera hubungi kantor Galaxy terdekat.

Article Terbaru

Sejumlah Alasan Pilih Perumahan One Gate System

Last updated October 22, 2021

Jual Beli Sewa Properti Lebih Mudah Dengan Galaxy App

Last updated October 18, 2021

Lolos KPR, Dapatkan Rumah Impianmu

Last updated October 18, 2021

Arah Hadap Rumah Harus Secerah Masa Depanmu

Last updated October 13, 2021