INI SYARAT PPN RUMAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
03 March 2021

Pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian rumah tapak dan rumah susun. Stimulus fiskal ini terhitung dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.21/PMK 010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Rumah Susun yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2021. Yang harus Anda ketahui tentang stimulus fiskal ini adalah :

  1. Berlaku untuk rumah tapak dan rumah susun baru siap huni atau ready stock. Rumah tapak baru siap huni atau ready stock. Rumah tapak baru dan rusun baru yaitu rumah yang diserahkan pengembang dan belum pernah dilakukan pemindahtanganan sebelumnya.
  2. PPN DTP 50% untuk rumah tapak dan rumah susun seharga maksimal Rp 5 Miliar. Dalam pasal 6 di peraturan disebutkan untuk hunian diatas Rp 2 Miliar sampai Rp 5 Miliar akan ditanggung PPN-nya oleh pemerintah sebesar 50% atau setengah dari total PPN yang wajib dibayarkan.
  3. PPN DTP 100% untuk rumah tapak dan rumah susun seharga dibawah Rp 2 Miliar. 100% dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 Miliar. 
  4. Hanya berlaku untuk satu ornag unit. Insentif ini hanya berlaku untuk satu orang satu unit hunian artinya satu orang tidak bisa mendapatkan dua-tiga kali lebih insentif PPN.
  5. Berlaku selama enam bulan periode Maret hingga Agustus 2021. Apabila batas waktu ini berakhir maka masyarakat tidak bisa lagi mendapatkan kebijakan insentif PPN ini
  6. Pengusaha wajib buat faktur pajak dan laporan realisasi PPN. Secara teknis untuk memperoleh kebijakan ini pemerintah mewajibkan pengusaha atau pengembang properti untuk membuat faktur pajak dan juga laporan realisasi PPN DTP.
  7. Proeprti yang ditanggung PPN-nya tidak boleh dijual kembali kurun waktu 1 tahun. Pemerintah melarang pemilik properti yang telah ditanggung PPN-nya untuk menjual kembali dalam kurun waktu satu tahun. Jika ternyata properti terjual kembali dalam waktu satu tahun sejak diberikannya insentif PPN maka insentif tersebut dinyatakan batal. Pemilik juga diwajibkan membayar PPN-nya secara normal sesuai kebutuhan.
  8. PPN DTP dapat juga berlaku bagi konsumen properti yang telah membayar uang muka. Namun dengan syarat : (1) dimulainya pembayaran uang muka pertama kali paling lama 1 januari 2021, (2) Pemenuhan kebutuhan dilakukan pada periode pemberian insentif PPN DTP berdasar Peraturan Menteri, (3) PPN DTP diberikan hanya atas PPN yang terutang atas pembayaran sisa cicilan dan pelunasan yang dibayarkan selama periode pemberian PPN ditanggung pemerintah berdasar Peraturan Menteri.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan kebijakan bebas PPN ini tujuannya adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di sektor properti. Dan tentunya mengurangi jumlah stok ketersediaan rumah yang telah dibangun oleh pengembang namun belum terserap. Total pasukan rumah tapak/rumah susun yang belum terserap di 2020 lebih dari 57 ribu unit, dan sebanyak 34 ribu diantaranya masuk kategori non subsidi yang dibebaskan dari biaya PPN.  


Latest News